Infoparlemensukabumi.com||Anggota DPR RI dari Partai Demokrat, H. Mohamad Muraz, tengah melakukan reses masa persidangan pertama 2022-2023. Pada kesempatan tersebut, dia menemui konstituen yang berasal dari Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi.
Acara berlangsung di Gedung Rapat Aula Suryakencana, Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, Jumat (28/10/2022).
Kegiatan reses dilakukan 24 hingga 28 Oktober 2022. H. Murad didampingi Anggota DPRD Kota Sukabumi, H. Deden Solehudin. Tema kegiatan “Partai Demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan”.
“Saya terus berkomunikasi dan menyerap aspirasi masyarakat terkait berbagai macam persoalan yang mereka hadapi. Dari mulai masalah tenaga kerja honorer, masalah utang, masalah kenaikan harga BBM dan bahan-bahan kebutuhan pokok,” kata Muraz.
Semua keluhan yang ditampung kata dia, semuanya sudah di sampaikan ke pemerintah hanya barangkali kebijakannya masih seperti itu. Dia berharap, ke depan semuanya bisa lebih baik lagi.
Wali.Kota Periode 2013-2018 juga menyoroti tentang banyaknya keluhan masyarakat pada kanal-kanal bidang kesehatan termasuk BPJS Kesehatan.
“Banyak masyarakat banyak mengeluh, keluhan, karena punya tunggakan utang tidak di layani, yang sering kita sampaikan, ya termasuk ke Pemda. Al-Mulk mudah-mudahan terus gratis, karena percontohan tingkat nasional,” ujarnya.
Dia menambahkan, Pemda diminta juga berhenti, mengangkat tenaga Honorer lagi. Lebih baik menyelesaikan yang sekarang ada jangan sampai nasibnya juga tidak jelas. Kaitan dengan kontestasi 2024, Partai Demokrat akan bekerja keras guna meraih suara masyarakat sebanyak-banyaknya.
Ditempat Yang sama sementara Itu, H. Deden Solehudin, yang duduk di komisi III DPRD kota Sukabumi, menuturkan, sebagai representasi masyarakat akan memberitakan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Pertama, salah satu kegiatan anggota DPRD itu melakukan reses di daerah pemilihan masing -masing, itu kegiatan di luar kantor untuk menampung aspirasi masyarakat, termasuk saran masukan tadi yang empat macam itu yang menjadi bahan pertimbangkan kami,” ujarnya.
Kedua kata dia, menyampaikan laporan kegiatan apa yang sudah di lakukan selama ini, baik yang menyangkut masalah legislasi, masalah anggaran maupun masalah itu. Lantas ketiga, masalah konsolidasi organisasi, bagaimana dengan kondisi-kondisi yang ada di Wlayah Dapil 3, khusus bidang pendidikan dan kesehatan.
Termasuk juga honor-honor RT dan RW , yang semula Rp150.000 sekarang menjadi Rp.250.000 sampai Rp350.000.
“Termasuk tadi masalah KIS dan KIP. Kendala di masyarakat adalah pelayanan kesehatan. Jadi mereka yang sakit tetap ada kendala, solusinya tadi sudah di sampaikan, pengantar RT dan RW. Setelah itu nanti di masukan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Kemudian tinggal dikondisikan dengan SLRT (sistem layanan rujukan terpadu).
Komentar