Infoparlemensukabumi.com||Salah satu Pemerintah Desa yang berada di kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi buka suara terkait viralnya keluhan salah seorang pengelola agen travel atas aksi pungutan liar (pungli) yang terjadi di beberapa titik taman bumi yang masuk dalam daftar UNESCO Global Geopark (UGG) tersebut.
Kepala Desa Ciwaru, Taopik Guntur Rochmi mengatakan, pelaku travel wisata itu seharusnya lebih bijaksana dalam menyikapi pungutan tersebut.
“Coba dipikirkan siapa yang harus membersihkan sampah sampah bekas mereka, dari makanan yang mereka bawa pula,” tegasnya kepada Media.
Selain itu, Taopik juga berharap kepada media nasional agar dalam penulisan berita tidak sepihak, serta bisa melihat dari berbagai pertimbangan yang harus jadi pemikiran bersama.
“Saya selaku Kades Ciwaru, di wilayah Desa Ciwaru ada beberapa destinasi wisata, ada Pantai Palangpang, Curug Sodong dan Curug Cimarinjung. Kendati masuk ke Desa Ciemas, namun lebih dekat ke Desa Ciwaru, tahu betul bagaimana mereka mengamankan kendaraan, serta membersihkan bekas makanan yang ditinggalkan begitu saja oleh para wisatawan,” bebernya.
Taopik juga meminta pengusaha travel bisa melakukan komunikasi yang baik, tidak langsung berkoar-koar di Media.
“Padahal mereka pelaku usaha travel, bawa pengunjung dan mendapatkan duit, apa salahnya untuk berbagi. Kendati merasa kemahalan, kan bisa komunikasi dengan baik. Coba kalau tidak ada juru parkir dan petugas kebersihan, apa jadinya,” tambahnya geram.
Disinggung terkait aturan kebersihan hingga parkir, Taopik menyebut, para pemerintah Desa khususnya yang berada di wilayah zona Geopark Ciletuh, Kecamatan Ciemas, hingga sampai hari ini masih menunggu aturan yang resmi dari Pemkab Sukabumi.
“Sampai hari ini menunggu aturan yang resmi diputuskan oleh Pemda Sukabumi melalui aturan yang jelas. Kita hanya ingin memelihara kebersihan objek wisata dari sampah yang berserakan,” tuturnya.
Ia pun berharap Pemkab Sukabumi dan DPRD bisa secepatnya merampungkan peraturan daerah yang bisa meningkatkan kesejahteraan warga Desa dari potensi wisata di wilayahnya.
“Kami berharap secepatnya DPRD dan Pemda melalui Dinas Pariwisata, untuk mengatur sedemikian rupa, agar wisata yang ada di pedesaan bisa meningkatkan kesejahteraan warga Desa. Bukan kesejahteraan pengusaha travel,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, pungutan liar atau pungli, salah satu masalah klasik pengembangan pariwisata di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat khususnya di kawasan Geopark Ciletuh kembali viral. Kali ini lebih heboh karena yang komplain ada pelaku travel wisata yang notabene jadi salah satu tulang punggung industri pariwisata.
Informasi ini dibagikan oleh akun instagram @hic-travel yang mendapatkan pengalaman kurang menyenangkan saat membawa wisatawan jalan-jalan ke sejumlah destinasi alam di wilayah Geopark Ciletuh Sukabumi. Melalui rekaman video, korban mengaku berkali-kali digetok tarif parkir tidak wajar, tanpa karcis oleh oknum warga.
Mengutip suara.com, Saking kesalnya, pria ini menyebut Sukabumi sebagai tempat pungli. Harga untuk parkir sendiri sangat mahal, mulai dari Rp 40 ribu sampai Rp100 ribu. Pria ini semakin kesal karena penarik uang parkir tidak pernah memberikan tiket sebagai bukti.
“Ribet banyak pungli Sukabumi. Di Cisolok Cipanas 50 ribu, tadi Cibangban 40 ribu, sekarang Karang Hawu sudah 100 ribu. Ribet Sukabumi, ribet. Pantas enggak ada yang mau main di Sukabumi,” curhat pria ini dalam video seperti dikutip Suara.com, Jumat (11/3/2022).
“Di sini ditagih tidak ada tiketnya. Ini gimana pemerintahnya. Kagok pusing, roda pungli Sukabumi mah. Kami tim travel viralkan supaya jangan ada yang kesini. Kepala pusing,” lanjutnya.
Pungli yang bermunculan pun beragam, mulai dari tiket masuk sampai tiket parkir. “Lagi dan lagi destinasi wisata di Kabupaten Sukabumi wilayah Pelabuhan Ratu. Kebanyakan pungli mulai dari parkir dan tiket masuk yang gak ada karcisnya. Harga parkir digetok, saat dimintain tiket atau karcis bilangya pemdesnya belum cetak,” tulis akun ini.
Komentar