Infoparlemensukabumi.com|Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara menegaskan sikapnya menandatangani SKB atau surat kesepakatan bersama dengan massa aksi 912, Rabu kemarin 8 Desember 2021 tidak perlu dijadikan polemik. Ia mengakui ada redaksi pada SKB tersebut yang multitafsir, namun substansinya yang harus dikedepankan, bahwa itu sikap pribadi bukan keputusan lembaga dalam hal ini DPRD Kabupaten Sukabumi.
“SKB itu komitmen saya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi menyerap aspirasi demonstran. Surat itu massa aksi yang menyodorkan, saya sempat cek dengan jajaran termasuk pihak keamanan. Sikap saya mendukung perbaikan pengelolaan dana CSR di Kabupaten Sukabumi agar lebih baik kedepannya,” jelas Yudha kepada Media melalui Telemonikasi, Kamis (9/12/2021).
Ia menolak jika SKB itu dianggap melangkahi aturan dan mekanisme pengambilan keputusan yang kolektif kolegial di DPRD. Karena lazim dalam setiap unjuk rasa, para wakil rakyat menerima aspirasi dari masyarakat.
“Karena saya setuju dengan tiga poin tuntutan massa aksi 912. Saya juga ingin memperbaiki pengelolaan dana CSR di Kabupaten Sukabumi. Perda yang diminta direvisi itukan produksi tahun 2014, sudah lama dan butuh update aturan dan lainnya, agar pengelolaan dana CSR di Kabupaten Sukabumi bisa dipertanggungjawabkan secara profesional dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” beber pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi ini lebih jauh.
Komentar