Infoparlemensukabumi.com||Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Anwar Sadad, menyebut masih ada gaji perangkat desa dan tenaga honorer yang belum cair.
“Beberapa SKPD, hingga perangkat desa, juga beberapa dinas yang mempekerjakan THL, terhitung mulai dari bulan Januari sampai Maret 2021 ini mengalami keterlambatan,” kata Anwar Sadad kepada Media, Jumat (20/3/2021).
Ia pun mendesak pemerintah daerah segera memperbaiki sistem pembayaran honor bagi para THL tersebut. Apalagi, dari aspirasi dan keluhan yang ia terima, persoalan ini seringkali terulang setiap tahun.
“Kalau gaji PNS bisa tepat waktu, maka gaji honorer tentu juga bisa. Saya merasa heran kejadian ini selalu terulang. Tentunya harus ada niat yang baik semua pihak,” lanjutnya.
Selain niatan yang baik, kata Anwar lagi, tentu hal yang penting adalah perbaikan sistem dan kemauan para pengambil kebijakan untuk mengubahnya, sehingga tidak merugikan honorer, terutama THL atau honor dan perangkat desa di Kabupaten Sukabumi.
“Seharusnya, SKPD dan kepala daerah mengetahui persoalan ini. Miris mendengar gaji honorer atau THL dan para perangkat desa atau PTT yang selalu terlambat. Mengapa tidak pernah dilakukan perbaikan sistem pembayaran,” paparnya.
Masih kata Anwar, dirinya menilai terus berulang hal serupa menandakan para pejabat yang mengurus pembayaran hak-hak para honorer, THL, PTT dan perangkat desa tidak berupaya melakukan perbaikan sistem.
“Jika kendala terkait pada turunnya anggaran atau ketuk palu anggaran di DPRD, tentu pemerintah daerah bisa menjalin kerjasama dengan pihak perbankan,” tegasnya.
“Misalnya, gaji honorer itu dibayar tepat waktu pada tanggal 1, atas jaminan pemerintah daerah, pasti pihak perbankan siap memberi dana talangan. Apalagi, daerah di kabupaten Sukabumi memiliki bank sendiri, tentu akan lebih mudah,” ungkapnya.
Menurut Anwar, semua SKPD harus menyikapi masalah ini dengan serius. Kalau dibiarkan terus-menerus dan berulang tiap tahun akan berpengaruh terhadap pelayanan publik.
“Mengingat jumlah honorer atau THL yang tidak sedikit, maka pengaruhnya pada layanan publik pasti besar. Sekali lagi saya berharap ini harus menjadi perhatian serius, bagi pemerintah daerah. Apalagi ini di musim Pandemi COVID-19 ini. Hidup susah, Bung!.”
Bagaimanapun, ujarnya, hal ini tidak harus terjadi tiap tahun. Ia berharap Pemda memperbaiki manajemen pengelolaan laporan keuangan maupun administrasi penggajian tenaga honorer ini.
“Biar nanti antara laporan keuangan akhir tahun dengan persiapan kelengkapan administrasi tenaga honorer bisa berjalan bersamaan, walau repot di akhir tahun,” pungkasnya.
Komentar