Dalam waktu dekat, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sukabumi akan menerapkan labeling berupa pemasangan stiker pada setiap rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) keluarga prasejahtera (miskin) dalam program pemerintah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Data keseluruhan KPM di Kabupaten Sukabumi mencapai 16 ribu orang, pada tahap awal pemasangan stiker akan dilakukan secara bertahap kepada 1600 (10%) KPM yang rencananya pemasangan akan dilakukan pada Bulan Juli hingga Agustus 2019 mendatang.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi menyambut baik upaya yang dilakukan Pemerintah melalui Dinas Sosial, menurutnya perlu dilakukan pendataan dan verifikasi ulang data penerima manfaat program bantuan sosial tersebut.
Di beberapa wilayah didapati sejumlah kasus jika program tersebut tidak tepat sasaran, pasalnya keluarga penerima manfaat dinilai sudah tidak tergolong kedalam keluarga prasejahtera.
“Dibutuhkan kesadaran kolektif dari semua pihak, masyarakat penerima yang sudah bukan hak-nya harus mulai menyadari, karena masih banyak masyarakat prasejahtera yang lebih berhak menerima,” kata Agus, Rabu (17/7/2019).
Tidak hanya peran serta masyarakat penerima manfaat, Ketua DPRD meminta Pemerintahan Desa melakukan verifikasi data KPM agar program pemerintah jatuh tepat sasaran.
Disinggung terkait keluhan Dinsos Kabupaten Sukabumi dalam anggaran pengadaan stiker yang baru mencapai 10 % dari total keseluruhan KPM, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi angkat bicara.
“Labeling (pemasangan stiker) merupakan satu terobosan, dan anggaran bukan menjadi kendala, seharusnya bilamana sudah direncanakan dengan matang, segera (seluruhnya)bisa terealisasi tahun ini,” jelas Agus.
Menurut Agus, Negara menjamin masyarakat tidak mampu untuk diberi bantuan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan, namun diharapkan pada tahun selanjutnya, program ini bisa menekan jumlah keluarga prasejahtera.
Lebih jauh Ketua DPRD meminta Labeling bagi masyarakat
prasejahtera
harus dilakukan sesegera mungkin, dengan pemasangan stiker nantinya bisa
menimbulkan efek jera dan kesadaran bagi masyarakat mampu secara ekonomi namun
masih mengharap program bantuan dari pemerintah.
“Verifikasi, validasi data bisa dilakukan dalam waktu secepatnya,” tandasnya.
Dihubungi terpisah, hal senada juga dilontarkan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi.
Lebih jauh menurut dia, perlu dilakukan pengawaaan serta pembinaan kepada Keluarga prasejahtera.
“Program labeling ini bagus bila terapkan, dan tentunya juga harus dilakukan pengawasan, pembinaan guna manfaat bantuan melekat serta berkesinambungan,”
“Kami berharap dengan program ini tidak hanya membuat label masyarakat miskin, tapi bagaimana pemerintah akan lebih serius untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan” tegas Badri.
Komentar