Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi, menanggapi sorotan Bupati Marwan Hamami saat menerima ratusan buruh di Pendopo Sukabumi, Rabu (6/2/2019) malam. Agus meyakinkan, keputusan penjualan aset PT Sentosa Utama Garmindo (SUG), Cicurug untuk pembayaran upah buruh, diambil dalam rapat bersama perwakilan Pemkab Sukabumi.
“Saya ingin mengklarifikasi kejadian sebetulnya. Pertama, kami di DPRD sebenarnya melakukan fungsi pengawasan dengan koordinasi dengan kepala dinas terkait. Lalu kami mendengar masukan dari pihak karyawan dan perusahaan,” kata Agus.
Agus mengatakan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi mengundangnya untuk hadir dalam pertemuan di PT SUG. Sebagai Ketua DPRD, Agus dinilai bisa menenangkan para karyawan.
“Saya hadir atas undangan,” tegas Agus.
Di dalam rapat itu, lanjut Agus, hadir pihak manajemen PT SUG, Buyer (pembeli produk garmen,red), unsur kepolisian, perwakilan karyawan, dan Pimpinan Muspika. Rapat dipimpin oleh Kepala Disnakertrans, dan selanjutnya diserahkan kepada staf dinas unuk memimpin rapat.
Dalam rapat tersebut, terjadi komunikasi untuk mencari solusi dari demo yang berkepanjangan gara-gara tunggakan upah. Opsi penyelesaian masalahnya ada dua.
Pertama dimintakan agar manajemen dan buyer untuk bisa menyelesaikan pembayaran upah. Namun opsi tersebut tak bisa diambil karena tidak ada titik temu.
“Karena masing-masing mengklaim datanya sendiri-sendiri,” tutur Agus.
Pihak dinas lalu membuka opsi kedua untuk menjual aset berupa kain atau barang milik perusahaan guna menutupi upah karyawan. Opsi kedua kemudian disepakati dalam rapat, karena manajemen dan buyer tidak siap untuk membayar upah.
“Jadi sangat keliru apabila ketua DPRD disampaikan atau dipelintir, seolah-olah membuat inisiatif untuk menjual kain tersebut,” tutur Agus.
“Boleh dicek bahwa itu ada notulen rapatnya, semuanya hadir. Saya hadir disana dalam fungsi pengawasan sebagai Ketua DPRD yang kebetulan ada di Cicurug,” tambah Agus.
Di sisi lain, Agus meyakinkan pihaknya sudah bekerja membantu pemerintah daerah dalam penyelesaian kasus ketenagakerjaan di PT SUG. Ia meminta Pemkab Sukabumi untuk menyelesaikan masalah itu.
“Lalu pemerintah daerah sekarang harus menyelesaikan yang lain, tidak mencari kambing hitam. Tapi harus mengurut dan mencari solusi. Tentu persepsinya banyak. Tapi itulah kemampuan yang bisa kita lakukan,” pungkasnya.
Komentar