Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi soroti bangunan MCK berukuran 6×3 meter yang sudah tidak berfungsi, kumuh dan menjadi sasaran vandalisme, di kawasan wisata hutan pinus Perhutani Hanjuang Barat, di Kecamatan Waluran.
Salah seorang anggota komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi mengatakan program yang dilaksanaksanakan Dinas Pariwisata seharusnya memberikan kenyamanan bagi pengunjung untuk keperluan buang air dan lainnya saat berkujung ke objek wisata tersebut.
“Sebelum membangun seharusnya melihat dan mengkroscek dulu atas bangunan serta pengelola MCK tersebut. Jadi Dinas Pariwisata setelah bangunan selesai di serahkan kepada siapa sebagai pengelola mck tersebut,” ujarnya, Selasa (18/12/2018).
Menurut Badri kalau memang tidak ada pengelolanya berarti itu harus menjadi tangung jawab Dinas Pariwisata dan harus di tinjau ulang, bila perlu segera diperbaiki dan kedepanya dipelihara dengan baik.
“Kita, pemerintah jangan punya kesan hanya pandai membangun, tetapi yang lebih penting harus pandai memeliharahanya juga,” ucapnya.
Masih kata, Badri dengan adanya MCK yang tidak terawat, pihaknya meminta dinas segera meninjau kelapangan dan segera untuk memperbaikinya karena keberadaan MCK sangat penting agar para pengunjung betah dan bisa kembali lagi di kemudian hari.
“Dari awal harusnya jeli atas program anggaran yang menjadi skala prioritas dan tepat sasaran serta berkelanjutan,” pungkasnya.
Sementara itu, anggota komisi III, Anis Fuda menambahkan niatan baik pemerintah membangun MCK untuk menunjang kawasan geopark perlu diapresiasi, tetapi niat baik pembangunannya harus bermanfaat bagi masyarakat jangan hanya sebatas seremonial saja.
“Seharusnya pemerintah harus menyiapkan orang untuk mengelola MCK tersebut, sehingga terhindar dari pengrusakan, kotor, dan lain sebagainya,” tegasnya.
Anis meyakini bahwa pembangunan mck tersebut menelan biaya yang sangat besar. Namun sayang jika hanya membangun kemudian setelah selesai tidak dikelola dengan baik. “Ya akibatnya akan terjadi kekumuhan bahkan bisa terkesan serem,” jelasnya.
Anis berharap kedepan, ketika akan membangun harus diperhatikan sisi pengelolaannya jangan sampai pembangunan itu sia-sia keberadaanya sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Pemerintah khususnya dinas terkait harus segera menginventarisir bangunan yang tidak bisa digunakan oleh masyarakat karena kotor dan kumuh tersebut untuk segera dikelola dengan baik,” tandasnya.
Komentar